“Politik Transfer” dan Kebijakan Menlu Israel 1

Ketua Partai Kadima yang juga Menlu Israel kembali mendeklarasikan kebijakan transfer (pengusiran). Tapi Negara Arab masih diam

Oleh: Musthafa Luthfi *

Serunya pemberitaan tentang “sepatu Bush” sebagai bentuk? “disgraceful farewell” (perpisahan memalukan) buat Presiden yang akan segera mengakhiri kekuasaannya dalam beberapa minggu ini, sempat melupakan publik Arab dan dunia Islam umumnya tentang perkembangan penting masalah Palestina sebagai isu sentral umat Islam.

Lemparan sepatu seorang wartawan TV Al-Baghdadiyah, Iraq, Muntadhar Zubaidi Senin (15/12), sejatinya sebagai simbol? kebencian hampir seluruh bangsa Iraq dan Arab umumnya, terhadap serangan dan pendudukan pasukan AS dan sekutunya di negeri Babilonia itu sejak April 2003 lalu. Sang wartawan yang disebut sebagai pahlawan mendapat tawaran dari berbagai persatuan advokat Arab sebagai pembela di pengadilan.

Pemberitaan sepatu yang sempat ditawar seharga 10 juta dolar oleh salah satu orang kaya Arab itu demikian gencar termasuk demo-demo yang mendukung aksinya tersebut sehingga masalah lain yang justeru lebih penting akhirnya seperti terlupakan dan sebagaimana biasa banyak pemimpin Arab yang seperti tidak peduli lagi. Sikap ini yang makin mendorong Israel untuk terus maju melaksanakan politik rasis.

Kali ini, Menlu Israel , Tzipi Livni yang kebagian peran untuk mendeklarasikan kembali kebijakan anti warga Arab. Sekitar 5 hari menjelang pembahasan perdamaian Timur Tengah (Timteng) di tingkat menteri Dewan Keamanan PBB dan pertemuan komisi empat (kuartet) yang beranggotakan (AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB), Livni Kamis (11/12) di hadapan para remaja sekolah SLTA di Tel Aviv kembali mengobarkan semangat “transfer”.

Pernyataan tersebut juga bertepatan dengan peringatan 60 tahun hak asasi manusia (HAM), dimana hak-hak bangsa Arab yang hidup di Palestina secara de facto telah direkayasa negara-negara besar sebagai perkecualian dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam HAM dunia demi Israel.

Kebijakan transfer (pengusiran warga Arab dari Israel ) sebenarnya telah dimulai sejak negeri Yahudi itu didirikan oleh Negara-negara besar pada 18 April 1948. Hingga saat ini, tak kurang dari 2 juta warga Arab Palestina hidup mengungsi di manca Negara, karenanya bagi warga Palestina hari berdirinya negeri Zioinis itu disebut sebagai hari Nakba (bencana).

Livni yang juga ketua Partai Kadima, kembali mendeklarasikan niatnya untuk melanjutkan kebijakan transfer. “Setelah negeri Palestina berdiri maka warga Arab Israel dapat beralih (ke Palestina). Kita mengatakan pada mereka bahwa kalian memiliki hak yang sama dengan warga Yahudi tapi solusi nasional bagi kalian adalah di tempat lain,”? katanya ketus.

Pernyataan Livni tersebut jelas merupakan penegasan dari seruan-seruan transfer sebelumnya sehingga bukan semata-mata untuk konsumsi kampanye pemilihan umum (Pemilu) legislative yang akan berlangsung bulan Februari 2009. Karena pernyataan serupa telah berulangkali dinyatakan para petinggi negeri Yahudi tersebut.

Seperti biasa, para pemimpin Arab sepertinya melupakan himbauan-himbauan transfer sebelumnya sehingga seolah-olah pernyataan Livni tersebut yang dijagokan sebagai bakal PM Israel mendatang sebagai pernyataan baru yang tidak populer.

Pernyataan ketua Partai Kadima yang diunggulkan sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu mendatang itu sebenarnya tidaklah aneh, karena selain sering dinyatakan oleh para petinggi Israel lain sebelumnya, dan juga Livni merupakan pewaris dari sikap rasis sang ayah.

Livni yang sebelumnya pernah bekerja di badan intelijen Mossad adalah lulusan dari sekolah radikal Yahudi dan ayahnya merupakan salah satu anasir organisasi teroris “Irgun” yang melakukan serangkaian pembantaian biadab terhadap warga sipil Palestina antara tahun 1937- 1948.

“Meskipun bau kampanye sangat kental dari pernyataan Livni tersebut, namun sejatinya merupakan seruan transfer baru yang keluar dari mulut calon PM yang banyak mendapat dukungan kalangan pemimpin radikal Yahudi,” komentar sejumlah analis Arab mengingatkan para pemimpin Arab agar tidak meremehkan pernyataan dimaksud.

Setelah peristiwa Nakba 1948, para petinggi Israel secara terang-terangan mencuatkan kembali rencana transfer tahun 1976. Kemudian selama delapan kali konferensi dari 2000 – 2008 dibahas cara-cara mengatasi warga Arab dengan opsi terdepan adalah transfer warga Arab keluar Israel dan pembatasan angka kelahiran karena dikhawatirkan pada tahun 2035 jumlah warga Arab di Israel lebih banyak dari Yahudi.

Beberapa tahun lalu, Presiden AS, George W Bush saat ber-KTT dengan PM Ariel Sharon, Raja Abdullah Jordania dan Presiden Mahmoud Abbas juga tak sungkan-sungkan mendukung Israel sebagai negara Yahudi. Dipertegas pula dengan konferensi ?”damai” di Annapolis , AS pada Nopember 2007 yang dihadiri banyak pemimpin dunia.

Aliran politik kuat

Sikap Livni sebagaimana disebutkan diatas bukan sekedar “amunisi” dalam kampanye, namun menyiratkan tujuan laten yakni menjadikan kebijakan transfer tersebut sebagai trend (aliran) politik kuat di kalangan para petinggi negeri Yahudi tersebut yang mendapat dukungan kalangan agamawan radikal.

Politik seperti ini, menurut pandangan mereka sedapat mungkin menjadi opini umum mengingat makin sulit untuk mengelak dari terbentuknya negeri Palestina merdeka (meskipun kemerdekaan tidak sempurna akibat pemasungan oleh Israel) setelah melemahnya kekuatan AS dewasa ini akibat perang yang meletihkan di Iraq dan Afganistan disamping krisis ekonomi.

Para pemimpin negeri Zionis itu juga dihantui oleh tuntutan persamaan hak secara penuh sekitar 1,5 juta warga Arab Israel. Mereka juga dihantui posisi penting sebagian warga Arab yang dapat sebagai penentu kebijakan masa depan warga Arab Israel.

Warga Arab mewakili sekitar 20 persen total warga Israel yang berjumlah 7 juta jiwa. “Ledakan” kelahiran penduduk Arab merupakan momok yang sangat mengkhawatirkan, sebab 1,5 juta lebih warga Arab dewasa ini berasal dari 160 ribu warga Arab Palestina yang tersisa di bumi Israel hasil pencaplokan tahun 1948 yang berarti dalam enam dasawarsa telah bertambah sekitar 10 kali lipat.

Upaya-upaya untuk mengganjal ambisi Arab Israel akan sia-sia, sebab para pemimpin Yahudi telah mengambil pengalaman dari rezim “apartheid” di Afrika Selatan yang gagal membendung ambisi warga hitam. Juga pelajaran dari terpilihnya Barack Obama di AS yang sebelumnya dikenal sebagai pusat rasisme dan pembantaian terhadap warga asli Indian.

Untuk memuluskan impian Israel sebagai negara Yahudi 100 persen, opsi yang paling memungkinkan adalah kebijakan yang pernah dilaksanakan Adolf Hitler yaitu pengusiran etnik lain atau pembantaian massal baik secara berdarah maupun secara halus dengan cara mempersempit ruang gerak warga Arab agar tidak betah di negeri itu, seperti yang dialami warga Arab kota Aka, Israel.

Warga Arab di dalam Israel dan yang masih mengungsi di manca negara sebenarnya memiliki landasan hukum kuat untuk menetap di bumi tumpah darah mereka yang sekarang telah menjelma menjadi negeri Israel . Landasan ini adalah resolusi PBB nomor 194 tahun 1948 yang dalam pasal 11 dari resolusi ini secara tegas menyebutkan hak kembali bagi pengungsi yang ingin kembali dang anti rugi bagi yang enggan kembali.

Beberapa resolusi PBB setelahnya juga memperkuat resolusi nomor 194 tersebut seperti resolusi nomor 394 tahun 1950, persetujuan Jenewa tentang pengungsi tahun 1951 dan resolusi PBB nomor 535 tahun 1965 disamping kepeutusan hukum internasional lainnya. Namun seperti biasa, negeri zionis tersebut merasa berada di luar jangkauan hukum (over the law).

Setengah hati

Ibarat pelakat yang tak terurus, keputusan dalam resolusi PBB nomor 194 tersebut tak terbaca lagi karena tertutup debu sehingga membutuhkan para pemimpin Arab dan dunia Islam untuk membersihkannya lalu membacakannya dengan lantang di hadapan masyarakat internasional.

Sayangnya, sikap setengah hati dari para pemimpin dunia Islam dalam membela hak kembali para pengungsi Arab ke tanah leluhurnya yang membuat Israel makin bersikeras menolak hak mereka bahkan lebih dari itu sedang merekayasa pengusiran secara licik warga Arab keluar Israel bila akhirnya Palestina diakui kemerdekaannya.

Sekitar 61 tahun lebih umur negeri perampas tanah Palestina itu, namun akidah Yahudi dan lembaga-lembaga pendidikan Yahudi di Israel cenderung makin menanamkan sikap antipati dan kedengkian terhadap warga asli (Arab) yang telah ribuan tahun hidup di tanah Palestina.

Semboyan negara demokrasi yang menjamin hidup berdampingan secara damai Yahudi-Arab tak lebih? sekedar semboyan kosong untuk mendapat dukungan masyarakat internasional tentang aksi biadab Israel selama ini terhadap warga Arab.

Sangat disayangkan, pernyataan Menlu Livni yang sebenarnya sebagai suara hati para pemimpin negeri Yahudi itu direspon diam oleh hampir seluruh dunia Arab dan Islam. Sikap membisu ini ibarat “lampu hijau” untuk meneruskan politik transfer babak baru.

Akhirnya, bila sikap bisu ini yang selalu ditampakkan, maka jangan disalahkan bila Tel Aviv tak lama lagi dengan mudah mengusir warga Arab dari Israel dengan berbagai cara, tak terkecuali Al-Quds (Yerusalem) yang ditargetkan sebagai ibu kota abadi Israel dengan dukungan kuat Barat terutama AS. [www.hidayatullah.com]

Sana’a, 17 Zulhijjah 1429

* Penulis mantan wartawan Antara Timur Tengah. Penulis bermukim di Yaman dan kini mengisi secara rutin analisis dunia Islam di www.hidayatullah.com

One comment on ““Politik Transfer” dan Kebijakan Menlu Israel

  1. Mr. 1032 Jan 9,2009 17:13

    [strike]Sampai kapankah?….[/strike]

Comments are closed.

%d bloggers like this: