Politik Cuan, Remaja Cuek?

gaulislam edisi 994/tahun ke-20 (29 Jumadil Awal 1448 H/ 9 November 2026)

Bro en Sis rahimakumullah! Gimana kabar iman dan imun hari ini? Semoga tetap glowing luar dalam, ya! Coba deh intip layar hape kamu. Isinya pasti campuran antara FYP joget-joget, notifikasi gim, drama seleb, dan potongan berita nasional yang bikin dahi berkerut. Mungkin kamu pernah kepikiran juga, kenapa dunia orang dewasa di luar sana kok kayaknya penuh drama? Saling curiga, saling sikut, bahkan saling intip. Politik kok rasanya mirip sinetron, episode-nya panjang dan konfliknya nggak habis-habis?

Sementara negara riuh, banyak remaja justru asyik di zona nyaman. Gen Z dan Gen Alpha disebut generasi paling melek teknologi. Jempol lincah scrolling, informasi gampang dicari, aplikasi makin canggih. Tapi, jangan-jangan kamu justru gagap memahami persoalan umat sendiri? Banyak yang bergulat dengan krisis identitas, kecanduan scrolling, cemas soal masa depan, dan cuek terhadap urusan politik. Padahal, kebijakan hari ini ikut menentukan masa depan kita. Waduh, jangan sampai sibuk mengomentari kehidupan selebritis dan influencer, tetapi nggak peduli siapa yang sedang menentukan arah kehidupan bangsa!

Sobat gaulislam, ada fenomena yang belakangan ramai diberitakan media nasional. Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Sasarannya disebut mencakup pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ikut disebut dalam pemberitaan, dan belakangan Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat. Laporan lain menyebut sasaran dugaan penyadapan meluas ke pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Bareskrim juga mendalami kemungkinan penerapan pasal makar.

Satu catatan penting, Bro en Sis. Ini masih perkara dugaan dan proses hukum harus dihormati. Jangan buru-buru menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada pembuktian di pengadilan. Kabar liar yang menyebut nama-nama lain juga perlu diperiksa kebenarannya. Islam mengajarkan tabayyun, bukan asal telan informasi lalu buru-buru menyebarkannya. Grup WhatsApp bukan ruang sidang, dan jumlah tanda seru dalam sebuah pesan bukan bukti kebenaran.

Namun, terlepas dari siapa yang nantinya terbukti bersalah, ada pertanyaan lebih besar: mengapa perebutan pengaruh, dugaan saling intip, dan konflik di lingkaran kekuasaan bisa terus muncul? Apakah persoalannya sekadar oknum, atau ada yang lebih mendasar?

Kekuasaan berarti cuan?

Dalam sistem sekuler kapitalistik, kekuasaan sering kali dipandang sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh, mengamankan posisi, dan membuka akses terhadap sumber daya. Urusan halal-haram dan pertanggungjawaban akhirat justru bisa tersisih oleh kepentingan duniawi. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah malah berpotensi diperlakukan sebagai peluang meraih keuntungan.

Padahal, dalam Islam, kekuasaan bukan tiket VIP untuk menikmati fasilitas, apalagi kesempatan memperkaya diri. Kekuasaan adalah amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR Bukhari dan Muslim)

Biar gampang dibayangkan, lihat saja kehidupan sekolah. Ada ketua kelas yang tergoda menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi. Ketika ditanya, jawabannya, “Tenang, nanti juga diganti.” Eh, ternyata sampai akhir semester uangnya belum kembali. Jabatan kecil saja bisa disalahgunakan, apalagi kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan besar dan sumber daya melimpah.

Contoh lain, aturan sekolah yang tebang pilih. Anak yang ortunya pejabat dan terbiasa menekan pihak sekolah bisa lolos dari hukuman, sementara siswa lain langsung kena sanksi. Rasanya nggak adil, kan? Inilah gambaran kecil ketika kepentingan pribadi mengalahkan keadilan.

Belum lagi soal privasi. Bayangkan DM atau isi grup chat kamu dibaca orang yang nggak berhak. Nggak nyaman banget, kan? Privasi itu hak yang harus dihormati. Kalo dugaan pelanggaran privasi melibatkan pejabat, jurnalis, tokoh masyarakat, dan pihak lain, dampaknya bisa jauh lebih serius terhadap rasa aman warga.

Jadi, persoalannya bukan sekadar siapa yang sedang berkonflik. Selama kekuasaan dipandang sebagai jalan mendapatkan keuntungan, potensi penyalahgunaan wewenang akan terus terbuka. Pemerannya bisa berganti, tetapi dramanya berpeluang tayang lagi.

Cuek atau jadi pendukung fanatik?

Biasanya, remaja terjebak dalam dua kutub. Pertama, kutub apatis. “Ah, itu urusan orang gede. Gue mah fokus sekolah, push rank, dan nongkrong.” Seolah-olah politik nggak ada hubungannya dengan kehidupan remaja. Padahal, kebijakan negara berpengaruh terhadap banyak hal: harga kebutuhan, biaya pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan data pribadi, hingga keamanan masyarakat. Kalo hari ini kita cuek, jangan kaget kalo besok ikut merasakan akibat keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Kedua, kutub fanatik narasi. Ada yang rela menjadi buzzer gratisan tokoh tertentu di media sosial. Membela tanpa memahami persoalan, menyerang pihak lain tanpa memeriksa fakta, bahkan ikut menyebarkan tuduhan yang belum terbukti. Hari ini membela mati-matian, besok kecewa berat, lusa pindah kubu. Energi habis, jempol pegal, tetapi pemahaman nggak bertambah. Rugi bandar. Beneran!

Dua sikap tersebut sama-sama nggak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli terhadap urusan masyarakat. Politik (siyasah) bukan semata-mata perebutan kursi dan jabatan, melainkan ri’ayatu syu’unil ummah, yaitu mengurusi urusan umat. Artinya, kita perlu memahami bagaimana kehidupan masyarakat diatur dan bagaimana Islam memberikan tuntunan untuk menyelesaikan persoalan.

Peduli politik bukan berarti harus ikut ribut di kolom komentar. Justru kita perlu belajar berpikir kritis, memahami fakta, dan menilai persoalan dengan standar Islam. Jangan sampai pikiran kita disetir popularitas tokoh, sementara benar dan salah malah ditentukan oleh siapa yang sedang kita dukung.

Mulai dari mana?

Nggak perlu menunggu jadi presiden atau anggota parlemen untuk berkontribusi. Ada beberapa langkah yang bisa dimulai sekarang.

Pertama, tabayyun sebelum nge-share. Allah Ta’ala berfirman, “Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti…” (QS al-Hujurat [49]: 6). Misalnya, ada tangkapan layar heboh yang menyebut sejumlah pejabat ditangkap karena terlibat penyadapan. Jangan langsung meneruskan pesan itu ke sepuluh grup. Cek sumber resmi, bandingkan pemberitaan media tepercaya, dan bedakan fakta dengan opini. Ingat, jempol memang kecil, tetapi dampak informasi yang disebarkannya bisa besar. But, sikap skeptis alias nggak mudah percaya juga kudu ditumbuhkan, biar nggak gampang dikibulin. 

Kedua, ubah scrolling tanpa arah menjadi belajar. Sisihkan waktu untuk membaca tafsir al-Quran, kajian Islam, sejarah peradaban, dan pemikiran politik Islam. Nggak harus langsung berjam-jam. Mulai sedikit demi sedikit, tetapi rutin. Jangan sampai hafal statistik pemain bola dan jadwal konser, tetapi nggak tahu bagaimana Islam mengatur kehidupan masyarakat.

Ketiga, bangun circle yang bikin naik level. Ajak beberapa teman berdiskusi tentang persoalan umat. Bahas satu isu setiap pekan. Apa faktanya? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana pandangan Islam? Apa akar masalahnya? Diskusi seperti ini bisa melatih kita berpikir kritis dan nggak gampang terseret arus opini.

Keempat, biasakan amanah dari lingkungan terdekat. Jadi pengurus OSIS atau Rohis? Kelola dana kegiatan secara transparan, jangan pilih kasih, dan jalankan tanggung jawab dengan jujur. Jangan baru jadi bendahara kelas sudah berlatih menjadi bendahara negara yang bermasalah (hehe…). Kesungguhan menjaga amanah kecil menjadi latihan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Masalahnya bukan cuma individu

Bro en Sis rahimakumullah pembaca setia gaulislam, memperbaiki pribadi itu wajib. Namun, persoalan masyarakat nggak cukup diselesaikan dengan memperbaiki individu saja. Kita juga perlu mengkaji aturan dan sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, ketika paradigma yang digunakan keliru, orang-orang yang silih berganti menduduki jabatan belum tentu mampu menghilangkan akar persoalan.

Dalam pandangan Islam ideologis yang memang seharusnya didakwahkan seluruh kaum muslimin, solusi mendasarnya adalah penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi negara, yaitu Khilafah Islamiyah. Mengapa?

Pertama, kekuasaan merupakan amanah syar’i. Pemimpin bertugas menerapkan hukum Allah Ta’ala dan mengurus kepentingan rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan atau melindungi kelompoknya. Standar kebijakan adalah halal dan haram, bukan malah untung dan rugi duniawi.

Kedua, hukum berlaku adil bagi siapa pun. Islam tidak mengenal kekebalan hukum karena jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau sendiri yang akan menegakkan hukum atasnya (dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Pesannya tegas, yakni keadilan nggak boleh tunduk kepada status sosial.

Ketiga, privasi warga wajib dilindungi. Allah Ta’ala berfirman, “Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain,” (QS al-Hujurat [49]: 12). Islam melarang tajassus atau memata-matai tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Negara harus menjaga keamanan rakyat, bukan menjadikan kehidupan pribadi mereka sebagai sasaran pengintaian tanpa hak.

Keempat, politik diarahkan untuk kemaslahatan umat. Negara bertanggung jawab menjaga akidah, melindungi rakyat, menyejahterakan masyarakat, membangun generasi berkualitas, dan mengemban dakwah Islam. Politik bukan sekadar urusan mempertahankan kekuasaan, melainkan bagian dari tanggung jawab mengurus kehidupan manusia berdasarkan petunjuk Allah Ta’ala.

Tentu saja, semua itu membutuhkan pemahaman, perjuangan dakwah, dan kesungguhan untuk mengkaji syariat secara mendalam. Perubahan nggak cukup dengan mengganti orang yang duduk di kursi kekuasaan, sementara cara pandang dan aturan yang digunakan tetap sama. Nggak gitu konsepnya.

Jangan cuma jadi penonton!

Bro en Sis rahimakumullah, masa muda cuma sekali. Jangan sampai potensi besar Gen Z dan Gen Alpha habis untuk mengejar popularitas, angka likes, dan kemenangan debat di media sosial. Kita perlu menjadi generasi yang peduli terhadap nasib umat, punya pemikiran Islam yang kuat, dan berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat.

Jangan cuek terhadap politik, tetapi jangan pula fanatik membela tokoh. Jangan gampang termakan hoaks, tetapi jangan berhenti belajar hanya karena berita politik terasa rumit. Periksa informasi, perkuat pemahaman Islam, bangun lingkungan pertemanan yang baik, dan latih diri menjadi pribadi amanah.

Sebab, masa depan umat nggak cukup diserahkan kepada mereka yang sedang berebut panggung kekuasaan. Generasi muda juga punya tanggung jawab untuk memahami persoalan dan ikut memperjuangkan perubahan berdasarkan Islam.

Gimana, Bro en Sis? Masih mau jadi penonton drama politik sambil sibuk scrolling, atau mulai naik kelas menjadi generasi yang peduli, kritis, dan punya visi perubahan? Yuk, jangan cuma melek teknologi. Kita juga harus melek Islam dan melek persoalan umat. Saatnya bergerak, bukan sekadar berkomentar! [O. Solihin | Join WhatsApp Channel]