Di Balik Asap Karhutla

gaulislam edisi 991/tahun ke-20 (8 Jumadil Awal 1448 H/ 19 Oktober 2026)

Bro en Sis pembaca setia gaulislam, coba bayangin pagi hari kamu bangun, buka jendela, dan yang kamu lihat bukan langit biru. Matahari cuma kelihatan seperti koin oranye pucat yang nyaris nggak ada tenaga. Udara berbau gosong. Tenggorokan perih, mata pedih, dan grup kelas mendadak rame: “Sekolah libur, guys!”

Awalnya mungkin ada yang sorak. Tapi tunggu dulu. Libur karena asap itu bukan libur yang menyenangkan. Kamu nggak bisa nongkrong, nggak bisa olahraga, nggak bisa keluar tanpa masker. Adik kecil batuk-batuk nggak berhenti, dan rumah sakit penuh pasien ISPA. Waduh, ini bukan liburan, Bro en Sis. Ini darurat! Itulah yang dirasakan saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera—khususnya di tempat yang terdampak asap—setiap hari.

Anehnya, kita semua sudah hafal alurnya. Kemarau datang, titik api muncul, asap menebal, ISPU tembus level berbahaya, pejabat turun ke lokasi, foto-foto dipajang, hujan datang, lalu semuanya dilupakan. Tahun depan? Ulangi lagi dari awal. Kayak langganan, cuma bedanya kita nggak pernah mau berlangganan dan nggak pernah dikasih tombol “unsubscribe”.

Cekidot, kita bedah pelan-pelan kenapa asap ini bisa awet banget.

Bukan sekadar cuaca panas

Bro en Sis rahimakumullah, kalo kamu pikir hutan terbakar sendiri gara-gara cuaca panas, saatnya upgrade informasi. Cuaca kering memang memperparah keadaan, tapi hutan tropis yang lembap dan lahan gambut yang basah nggak gampang menyala sendiri. Api itu hampir selalu ada yang menyulut. Sebagian besar kebakaran terjadi karena dibakar, entah sengaja atau karena pembukaan lahan yang ceroboh.

Pertanyaannya: kenapa dibakar? Jawabannya sederhana banget dan bikin geleng-geleng: murah. Untuk membuka lahan perkebunan atau industri, cara mekanis butuh alat berat, tenaga, dan biaya besar. Cara membakar? Modalnya bensin dan korek. Abu sisa pembakaran bahkan bisa jadi ‘pupuk’ instan. Hitung-hitungan bisnisnya manis: biaya kecil, lahan siap tanam, cuan mengalir.

Terus yang nanggung akibat tersebut? Ongkos kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dan semuanya ditanggung rakyat. Pada kebakaran besar 2015, Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia mencapai kisaran ratusan triliun rupiah, dengan jutaan hektare lahan terbakar. Di 2026 sekarang? Teuing, bisa jadi lebih menggelembung kerugiannya. Belum lagi asapnya yang menyeberang ke negeri tetangga dan bikin diplomatik ribut. Plot twist-nya, yang bikin kerugian segede itu bisa jadi cuma segelintir pihak yang mau hemat biaya. Untungnya masuk kantong mereka, rugi-nya dibagi rata ke seluruh rakyat. Bahaya banget, kan?

Masalah sistem, bukan sekadar oknum

Nah, pada kondisi ini biasanya muncul komentar, “Ah, itu kan cuma oknum nakal.” Tunggu, Bro en Sis. Kalo cuma oknum, kenapa kejadiannya berulang bertahun tahun? Kalo cuma satu-dua kasus kebakaran, nggak mungkin seluruh daerah terdampak sampai berbau asap setiap tahun. Berulang dalam skala sebesar ini artinya ada yang salah di sana, yaitu sistemnya.

Sistem yang kita pakai hari ini adalah kapitalisme sekuler. Prinsip dasarnya: siapa yang punya modal boleh menguasai apa saja, dan profit adalah panglimanya. Kebebasan kepemilikan dipuja setinggi langit. Hutan jutaan hektare bisa diberikan konsesinya kepada korporasi, seolah hutan itu properti pribadi. Pertumbuhan ekonomi dan investasi dijadikan ‘sesembahan’ demi cuan, sementara dampak bagi rakyat dianggap “biaya yang wajar”.

Di sinilah negara kehilangan taring. Dalam logika kapitalisme, penguasa bukan lagi pengurus rakyat, tapi lebih mirip fasilitator bagi para pengusaha besar. Izin dipermudah, aturan bisa diotak-atik demi investasi, dan beking-beking kuat bermain di belakang layar. Kalopun ada korporasi yang diseret ke pengadilan, sanksinya sering terasa nggak sebanding. Denda sekian miliar terdengar besar di berita, tapi dibanding keuntungan dari lahan yang sudah ‘terbuka’, itu cuma recehan. Kalo hukumannya lebih murah daripada untungnya, ya jangan kaget kalo pelanggaran jadi bisnis yang rasional. Beneran.

Lalu, kita diajak sibuk dengan solusi-solusi cabang. Kurangi tisu, hemat kertas, ganti sedotan plastik, tanam satu pohon. Semua itu baik, nggak ada yang melarang. Tapi jujur aja, Bro en Sis, apa iya kebakaran jutaan hektare bisa berhenti gara-gara kita nggak pakai sedotan plastik? Ini kayak ngepel lantai yang banjir sementara keran bocornya dibiarkan menyala. Masalah sistemik nggak bisa diselesaikan dengan imbauan moral kepada individu. Himbauan hijau itu nggak salah, tapi nggak cukup. Bahkan, kalo dijadikan satu-satunya solusi, ia bisa jadi greenwashing yang bikin kita merasa sudah beres padahal akar masalahnya belum aman.

Gimana menurut Islam?

Sobat gaulislam, terus gimana solusinya? Bro en Sis, Islam bukan cuma agama ritual. Islam punya aturan untuk mengelola kehidupan, termasuk soal hutan, lahan, dan lingkungan. Mari kita lihat tiga pilar utamanya.

Pertama, soal kepemilikan. Dalam Islam, harta itu terbagi: kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Hutan yang luas, sumber air, dan padang rumput termasuk kepemilikan umum, yaitu milik rakyat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.

Para ulama memahami bahwa sumber daya vital yang dibutuhkan semua orang dan jumlahnya besar nggak boleh dikuasai individu atau swasta. Artinya, secara syariat, negara haram menyerahkan hutan jutaan hektare kepada korporasi untuk dikuasai demi profit. Negara hanya bertugas mengelola, dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan bancakan segelintir pemilik modal. Dengan begini, akar masalahnya langsung tercabut: nggak ada lagi korporasi yang merasa memiliki hutan dan berkepentingan membakarnya demi hemat biaya.

Kedua, fungsi negara. Dalam Islam, pemimpin itu raa’in, pengurus rakyat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Pemimpin juga adalah junnah, perisai yang melindungi rakyat. Bayangin kalo konsep ini benar-benar dijalankan. Negara nggak akan membiarkan rakyatnya sesak napas demi investasi. Pengelolaan lahan diawasi ketat, ada teknis penjagaan hutan, pengelolaan gambut, hingga penanganan titik api yang cepat dan serius karena itu bagian dari kewajiban negara, bukan proyek musiman yang menunggu viral.

Ketiga, sistem sanksi yang tegas. Islam punya sistem uqubat yang membuat jera. Perusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat bisa dikenai sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadarnya ditetapkan penguasa sesuai tingkat kejahatannya, bisa berupa penjara, denda berat, penyitaan harta, hingga pencabutan hak usaha. Dan yang penting, sanksi berlaku untuk siapa pun, termasuk pemilik korporasi di balik layar, bukan cuma pekerja lapangan yang menyulut korek. Hukum nggak bisa dinegosiasikan atau dibeli. Sebab, sanksi dalam Islam juga berfungsi sebagai pencegah dan penebus dosa, efek jeranya terasa. Kalo bos besar tahu ruginya lebih besar daripada untungnya, ceritanya akan jauh beda. Iya, kan?

Jadi, solusi Islam itu dua lapis: teknis dan sistemik. Teknisnya berupa pengawasan, pengelolaan, dan penanganan yang serius. Sistemiknya berupa aturan kepemilikan, peran negara, dan sanksi yang menjadi fondasinya. Kalo cuma teknis tanpa sistem yang benar, kita balik lagi ke lingkaran setan yang sama.

Kamu jangan cuma jadi penonton

Nah, Bro en Sis, kalo gitu apa yang bisa kita lakukan? Kita memang belum pegang kebijakan negara, tapi bukan berarti nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ada beberapa langkah nyata. Kamu catet, deh!

Pertama, upgrade pola pikir. Remaja muslim nggak boleh buta politik. Politik itu bukan cuma urusan kursi dan pemilu, tapi bagaimana urusan masyarakat diurus. Biasakan membaca berita dengan kritis. Tiap ada bencana ekologi, tanyakan: siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Sistem apa yang membuat ini terus berulang? Kebiasaan bertanya begini bikin kita nggak gampang dibodohi narasi “cuma musibah” atau “cuma ulah oknum”.

Kedua, berhenti jadi generasi bebek (eh, jadi inget buku jadul saya, Jangan Jadi Bebek, yang terbit 24 tahun lalu). Jangan mudah puas dengan janji manis politisi atau kampanye hijau korporasi yang kelihatan peduli tapi isinya cuma pencitraan. Kalo ada perusahaan sibuk kampanye “selamatkan bumi” di media sosial, tapi di sisi lain sibuk menambah konsesi, ya itu greenwashing. Jangan ikut-ikutan hanya karena tampilannya estetik.

Ketiga, aksi nyata, yakni kaji Islam secara kaffah. Ini tugas utama kita. Pahami bahwa Islam bukan cuma soal shalat dan puasa, tapi juga sistem ekonomi, sanksi, dan pemerintahan. Kalo kita nggak paham Islam secara utuh, kita nggak punya tolok ukur untuk menilai mana solusi yang benar dan mana yang cuma tambal sulam. Ikut kajian, baca buku, diskusi, dan belajar dari ulama yang lurus.

Keempat, berdakwah di circle masing-masing. Pakai media sosial, mading sekolah, grup kelas, atau buletin kesayangan kita ini untuk menyuarakan bahwa kerusakan lingkungan hari ini berakar dari sistem buatan manusia yang cacat. Bikin konten kreatif, bikin thread, ajak ngobrol temen sebangku. Nggak perlu langsung ceramah panjang. Mulai dari pertanyaan sederhana: “Kok bisa ya karhutla berulang tiap tahun?” Dari situ, ajak mereka melihat gambaran besar, bahwa solusi sejati adalah kembali kepada aturan Sang Pencipta, yaitu syariat Islam. Dan, lebih keren lagi, Islam yang diterapkan sebagai ideologi negara.

Jangan tunggu asap berikutnya

Bro en Sis pembaca setia gaulislam, asap yang menyesakkan itu seharusnya jadi alarm yang membangunkan kita, bukan sekadar bahan story dengan caption “langit kok kuning, ya?”. Kita nggak mau generasi berikutnya mewarisi hutan yang gundul dan paru-paru yang bolong, kan?

Hutan itu amanah. Allah Ta’ala berfirman dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 41, bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Kembali ke mana? Ke aturan Allah, bukan ke aturan yang mendewakan cuan.

Yuk, mulai dari diri sendiri: kaji Islam, tajamkan pikiran, dan ajak teman-teman. Kalo bukan kita semua (kamu, saya, dan seluruh kaum muslimin yang peduli) yang bergerak, siapa lagi? Jangan tunggu sampai asapnya masuk ke kamar kita. [O. Solihin | Join WhatsApp Channel]