Antara Inul, Hitler, dan Machiaveli

Jum’at, seminggu lalu, Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung mengatakan, partainya akan menjadikan penyanyi ‘erotis’ asal Jatim sebagai ‘ikon’ partai. Baca politik Machiaveli di Catatan Akhir Pekan Adian Husaini ke-23 Oleh: Adian Husaini

Jumat (12 September 2003), Wakil Sekjen PDIP, Pramono Anung, membuat pernyataan yang kemudian banyak dikutip oleh media massa. Yakni, PDIP akan menjadikan Inul Daratista sebagai ikon partai. Menurut Pramono, memilih Inul sebagai ikon PDIP merupakan salah satu keuntungan, karena partai-partai Islam tak mungkin bisa melakukan hal serupa. Memilih Inul sebagai ikon partai, lanjut, merupakan strategi yang dipilih PDIP dalam merebut hati rakyat. Dalam Pemilu mendatang, yang terjadi sebenarnya pertarungan pencitraan partai. Jadi masalahnya adalah bagaimana partai bisa merebut hati rakyat.

Barangkali, sebagian orang menilai, ungkapan Wakil Sekjen DPP PDIP itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sebab, dalam politik, yang terpenting adalah “kepentingan” atau “interest”, sehingga banyak sekali yang mengutip ungkapan “tidak ada kawan yang abadi dalam politik”, yang ada hanyalah “kepentingan yang abadi.” Orang bisa berteman dalam politik karena kepentingan yang sama, dan bisa bertengkar karena factor kepentingan juga. Banyak yang kemudian percaya, bahwa politik adalah bebas moral, dan karena itu, tujuan menghalalkan segala cara (al-ghayah tubarrirul wasiilah atau targets justify means). Tampaknya, karena dianggap sebagai hal biasa itulah, maka media massa kita kemudian tidak menjadikan ungkapan Wakil Sekjen PDIP itu sebagai berita-berita penting.

Padahal, jika ditelaah lebih jauh, ungkapan itu adalah sangat serius, karena mengandung makna sejarah dan filosofi yang mendalam. Inilah yang dalam sejarah dikenal sebagai politik Machiavelis. Politik yang menghalalkan segala cara. Jika partai terbesar di Indonesia sudah menggunakan cara-cara seperti ini, maka patut dipertanyakan, inikah demokrasi yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yang katanya, bersifat religius dan mendasarkan dirinya pada Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana yang meridhai tindakan mempertontonkan aurat dan erotisme secara vulgar? Jika Inul, yang kemudian menjelma menjadi symbol erotime dalam kesenian, lalu dijadikan ikon sebuah partai, mau kemanakah moralitas bangsa Indonesia akan dibawa? Bukan hanya dari segi moral, dari segi ketinggian selera kesenian pun patut dipertanyakan.

Apa arti Ikon? Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis sebagai “icon” yang dalam Kamus American Heritage Dictionary diartikan sebagai: “A religious image painted on a panel”. Hassan Shadili menerjemahkannya ke bahasa Indonesia sebagai “patung/gambar orang suci”. Kamus al-Mawrid menerjemahkan kata “icon” ke dalam bahasa Arab sebagai (1) timtsal (2) iqanah (3) ma’bud. Jadi, kata ikon, memang memiliki konotasi keagamaan, bahkan ada konotasi penghormatan yang sangat tinggi, pengagungan, atau bahkan penyembahan, atau ibadah. Jika kamus al-Mawrid dipakai, maka salah satu artinya adalah al-ma’bud, yang disembah. Jadi, kalimat “menjadikan Inul sebagai ikon partai”, bisa bermakna, “menjadikan Inul sebagai sesembahan”.

Tentu, kita bertanya, mengapa Inul dipuja dan ditempatkan dalam kedudukan yang begitu terhormat, melebihi para cendekiawan dan pemikir? Apakah Inul lebih berharga ketimbang Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, Rizal Mallarangeng, atau Ir. Pramono Anung dan cendekiawan lainnya? Mengapa Inul jadi Ikon partai, jawabannya, adalah karena Inul diharapkan dapat mendatangkan suara untuk partai. Show Inul selama ini terbukti sangat diminati pengunjung. Ribuan orang datang untuk menyaksikannya. Berbagai produk juga menampilkannya sebagai bintang iklan. Stasiun TV berebut menampilkannya, karena mudah meraup untung.

Ringkasnya, Inul adalah mesin penarik uang yang terbukti ampuh, dan nanti akan dicoba untuk dijadikan sebagai mesin penarik kekuasaan. Jika rencana ini akan menjadi kenyataan, kita akan menyaksikan sebuah panggung politik yang memprihatinkan. Partai yang bertanding masih mengandalkan unsure-unsur emosional dan irasional, bukan menawarkan program dan kredibilitas calon pemimpin bangsa.

Dalam sejarah demokrasi di Eropa, fenomena seperti ini bukan hal baru. Para politisi menjual ide-ide yang sebenarnya membahayakan moral masyarakat, tetapi justru mendapat dukungan luas. Lihatlah bagaimana Hitler (hidup antara tahun 1889-1945) dapat berkuasa di Jerman. Gagal melakukan kudeta pada tahun 1923, dan masuk penjara, Hitler kemudian menyadari pentingnya jalur demokratis untuk menyebarkan gagasan-gagasannya dan meraih kursi kekuasaan. Ia pun menggunakan kepandaiannya dalam aksi propaganda untuk menarik dukungan mssyarakat luas.

Dari segi akal sehat, adalah sulit dibayangkan, rakyat Jerman ketika itu mendukung Hitler dan memilih Nazi (National Socialist German Worker’s Party). Mengapa? Sebab, yang dijual Nazi ketika itu adalah ide-ide yang sangat mengerikan dan sangat anti-kemanusiaan. Melalui bukunya, Mein Kampf (My Struggle) yang ditulisnya dalam penjara, Hitler mengemukakan gagasan nasionalis radikal dengan basis ras (racial natinalism). Hitler membagi manusia ke dalam dua jenis ras, yaitu ras yang superior dan ras yang inferior. Hitler menggambarkan ras Aria dan ras Yahudi sebagai “the men of God and the men of Satan”. Ia katakan: “The Jew is anti-man, the creature of another god. He must have come from another root of the human race. I set the Aryan and the Jew over and against each other.”

Siapa pun tahu, bahwa gagasan-gagasan Hitler dan Nazi seperti itu merupakan ide eksrim dan gila. Tapi, apa yang terjadi? Rakyat Jerman yang ketika itu ditimpa krisis ekonomi, terimbas depresi tahun 1929, malah mendukung Hitler. Tahun 1028, parytai Nazi hanya meraih suara 810.000. Tetapi, tahun 1930, berhasil meraih suara 6.400.000. Pada pemilu 31 Juli 1932, Nazi menjadi pemenang dengan suara 37,3 persen dan meraih 230 kursi di parlemen. Tetapi belum menjadi mayoritas mutlak. Dengan modal suara itulah, pada 30 Januari 1930, Hitler diangkat menjadi chancellor (Kanselir) Jerman. Ia didukung para industriawan, aristocrat pemilik tanah, yang mengharapkan, Hitler akan melawan komunisme, membubarkan organisasi buruh, dan meningkatkan industri militer. Pada pemilu Maret 1933, Nazi meraih 288 dari 647 kursi parlemen. Ditambah dengan koalisi dengan 52 wakil nasionalis, dan absennya wakil-wakil komunis, maka Nazi menjadi mayoritas mutlak. Itulah demokrasi di Jerman ketika itu. Rakyat Jerman mendukung gagasan-gagasan nasionalisme ekstrim Nazi dan memilih pemipin seperti Hitler yang kemudian menyeret dunia ke dalam Perang yang sangat mengerikan dengan mengorbankan nyawa jutaan manusia.

Mengapa Nazi dan Hitler didukung rakyat Jerman, meskipun partai ini membawa ide-ide gila? Jawabnya, karena Hitler dan Nazi pandai menarik suara rakyat, dengan teknik propagandanya yang canggih. Kisah serupa dapat dijumpai di berbagai negara. Demokrasi sering gagal memilih pemimpin yang baik. Cara-cara yang digunakan untuk meraih suara rakyat pun bermacam-macam, bisa bermoral, bisa tidak. Lihatlah, bagaimana kini, partai-partai di Eropa enggan secara terbuka melakukan kampanye melawan kaum homoseksual, karena mereka tidak mau kehilangan konstituen atau suara rakyat. Sebab, dari hari ke hari, perilaku homoseksual telah dianggap sah dan sama dengan heteroseksual. Bahkan, sejumlah pendeta juga secara terbuka menyatakan sebagai gay.

Agama dan Renaissance

Pada 1 September 2003 lalu, Eramuslim.com menulis satu berita berjudul “Kaum Gay Belanda Terbitkan Buku Pedoman Cara Perkawinan Sesama Jenis”. Buku pedoman tata-cara kawin sesama jenis kelamin setebal 60 halaman itu, sekaligus sebagai seruan pada para aktivis gay di seluruh dunia untuk berupaya memperoleh hak-hak bejad mereka. Buku itu juga sebagai bukti pengukuhan, bahwa Belanda adalah negeri pertama yang melegalisasi perkawinan sejenis. Selain “kitab suci” kaum gay itu juga mendorong para kalangan gay di seluruh dunia aktif berkampanye, agar mereka bisa memperoleh hak kawin dengan sesama jenis. Buku itu berpesan, kaum gay agar berupaya keras melakukan perlawanan terhadap hukum-hukum yang diskriminatif. Mereka juga harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang sama di seluruh tingkat pengadilan.

“Ini adalah suatu perjuangan bagi rakyat yang ingin sungguh-sungguh bebas dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang,” ujar Jose Smits, anggota parlemen Belanda dari Partai Buruh Belanda, didamping partner lesbiannya dan tiga anak angkat mereka. “Memang tidak sederhana perkara kaum gay yang ingin memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana kaum heteroseks. Ini suatu pertanyaan moral. Karena itu, ini merupakan suatu pertarungan politik untuk mendapatkan hak-hak yang setara bagi setiap orang,” kata Jose Smith.

Bisa dibayangkan, jika masyarakat sudah menerima praktik homoseksualitas sebagai bagian dari gaya hidup mereka, maka para politisi yang tidak mengikuti moral, akan menjual ide-ide yang menerima praktik bejat semacam itu, sebagai bagian propaganda politik. Itu dilakukan demi meraih suara rakyat. Bagaimana jika rakyat sudah menerima nilai-nilai pornografi, erotisme, budaya syahwat, dan sebagainya? Kita tidak heran, jika masyarakat Italia bisa memilih bintang pornografi Ilona Steler sebagai anggota parlemen. Maka, jika ada politisi Indonesia yang berpikir untuk menjual Inul sebagai ikon partainya, itu pun bisa dilihat dalam perspektif ini.

Namun, jika dipikirkan lebih jauh, praktik-praktik politik seperti ini sebanarnya merupakan satu bentuk politik Machiavelis. Istilah itu memang merujuk pada satu nama penulis terkenal di Eropa bernama Niccolo Machavelli. Siapakah orang ini? Dia adalah seorang Italia yang hidup pada 1469-1527. Zaman itulah yang dikenal dalam sejarah Eropa sebagai zaman renaissance. Artinya: lahir kembali, atau rebirth. Renaissance mulai muncul di Italia, ketika orang-orang Barat /Eropa melihat tanda-tanda keruntuhan otoritas agama Kristen dalam kehidupan mereka. Selama 500 tahun, mulai tahun 500-1500 M, mereka hidup di zaman yang mereka sebut sebagai ?medieval’, zaman pertengahan yang identik dengan kegelapan. Zaman kegelapan ditandai dengan dominannya pengaruh agama Kristen dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kekuasaan agama (gereja) mau campur tangan dan menguasai segala hal.

Karena ingin melepaskan diri dari segala pengaruh gereja atau Tuhan dalam kehidupan mereka, maka mereka menamakan zaman pencerahan itu sebagai renaissance atau zaman kelahiran kembali. Mereka menganggap, selama ratusan tahun dalam cengkeraman agama, mereka dalam keadaan mati. Maka, sekarang, setelah memasuki zaman baru, mereka merasa lahir kembali. Bagi orang Italia, yang pernah menjadi pusat kekuasaan imperium Romawi, mereka ingin kembali ke zaman kejayaan itu.

Benih-benih pencerahan itu sudah muncul sekitar abad ke-14. Ada dua corak yang dominan dalam pemikiran dan kesenian di zaman pencerahan itu, yaitu secular dan humanis. Kajian-kajian pemikiran mulai berbasis pada pemikiran Yunani Kuno dan literatur-literatur Romawi.

Manusia, kata mereka, harus memutuskan nasibnya sendiri di dunia. Bukan Tuhan yang menentukan nasib mereka. Tahun 1486, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) menulis buku berjudul “Oration on the Dignity of Man”. Manusia, kata Pico, memiliki kebebasan untuk membentuk kehidupan mereka sendiri.” (Bayangkan, pemikiran seperti ini baru muncul di Eropa pada abad ke-15. Padahal, kalangan mutakallimin diantara kaum Muslim sudah habis-habisan mendiskusikan masalah ini sekitar 700 tahun sebelumnya).

Di lapangan politik dan moralitas, nama Machiaveli menjadi terkenal, setelah menulis bukunya yang berjudul, The Prince. Oleh para pemikir Barat kemudian, karya Machiaveli ini dianggap memiliki nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam social politik umat manusia. Sebuah buku berjudul “World Masterpieces” yang diterbitkan oleh WW Norton & Company, New York, tahun 1974 (cetakan kelima) menempatkan karya Machiaveli ini sebagai salah satu karya besar dalam sejarah umat manusia yang muncul di zaman renaissance. Diantara karya-karya lain yang ditampilkan dalam buku ini adalah Old Testament dan New Testament. Tahun 2002, sebuah lembaga di Australia, The Cranlana Programme, juga menerbitkan dua jilid buku berjudul “Powerful Ideas”. Buku ini juga memuat sejumlah karya terkenal dari pemikir dunia, seperti Plato, Aristoteles, Confucius, St. Agustine, Niccolo Machiaveli, John Locke, Rousseau, Adam Smith, Immanuel Kant, Karl Marx dan sebagainya.

Perjalanan hidup Machiavelli sendiri cukup menyedihkan. Ia pernah ditahan dan disiksa, karena dituduh melawan pemerintah Italia sekitar tahun 1495. Ia menulis The Prince pada umur 44 tahun, dan baru dipublikasikan tahun 1532, lima tahun setelah kematiannya. Machiavelli dianggap sebagai salah satu pemikir yang mengajak penguasa untuk berpikir praktis demi mempertahankan kekuasaannya, dan melepaskan nilai-nilai moral yang justru dapat menjatuhkan kekuasannya. Karena itu, banyak yang memberikan predikat sebagai “amoral”. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah “survival”. Dan ini melampaui nilai-nilai moral keagamaan dan kepentingan dari individu-individu dalam negara. Dengan membuang factor “baik dan buruk” dalam kancah politik, Machiavelli membuat saran, bahwa seorang penguasa boleh menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan negara. Penguasa-penguasa yang sukses, kata dia, selalu bertentangan dengan pertimbangan moral dan keagamaan. Maka, kata Machiavelli lagi, “Jika situasi menjamin, penguasa dapat melanggar perjanjian dengan negara lain, dan melakukan kekejaman dan terror.

Yang terpenting dari pemikiran Machiavelli, adalah ia telah mengangkap persoalan politik dari aspek moral dan ketuhanan. Sejarawan Marvin Perry, mencatat dalam bukunya, Western Civilization: “Machiavelli’s significance as a political thinkers serts on the fact that he removed political thought from a religious frame of reference and viewed the state and political behavior in the detached and dispassionate manner of a scientist. In secularizing and rationalizing political philosophy, he initiated a trend of thought that we recognized as distinctly modern.”

Jadi, sumbangan terbesar Machiavelli adalah menghilangkan factor agama dalam politik, dengan memandang masalah politik dan negara, semata-mata sebagai factor saintifik yang rasional. Inilah yang dipandang sebagai politik modern.

Bagaimana dengan politik di Indonesia? Silakan dikaji, apakah pemikiran Machiavelli sudah merasuki dunia politik kita? Jika aspek halal-haram dihilangkan, aspek moral ditiadakan, dan politik semata-mata dipandang sebagai “struggle for power” dengan cara apa pun – termasuk menjadikan Inul sebagai Ikon – maka gejala ini perlu dicermati dengan sungguh-sungguh.

Namun, para ulama dan cendekiawan Muslim perlu mencermati dengan serius, munculnya pemikiran seperti Machiavelli itu dapat terjadi karena masyarakat sudah “muak” dengan ulah tokoh-tokoh agama yang mempermainkan atau menjual agama dengan harga yang murah. Surat pengampunan dosa diperjual belikan. Sejumlah pastur atau Paus diketahui oleh masyarakat memiliki gundik dan hidup berbeda dengan ucapan-ucapannya sebagai tokoh agama. Machiavelli membuka jalan bagi penyingkiran agama lebih jauh.

Di abad ke-18, masyarakat Perancis semakin membenci agama dan tokoh-tokohnya, karena mereka mendapatkan hak istimewa untuk bebas pajak, sementara rakyat dibebani pajak yang sangat berat. Dalam hal ini, para politisi Muslim memiliki beban tanggung jawab yang sangat berat. Mereka dituntut bukan hanya cerdas dan pandai dalam politik dan merebut/mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga dituntut memberikan suri tauladan akhlak yang tinggi, agar dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya. Adalah bencana besar jika banyak politisi Muslim, pintar bicara tentang moral dan syariat Islam, tetapi akhlak dan perilakunya sendiri jauh dari ucapannya. Jika masyarakat melihat semua itu, maka bisa jadi, kita akan menyaksikan terulangnya sejarah, dimana masyarakat akan lebih percaya kepada Inul daripada Kyai A atau Kyai B. Jika itu terjadi, maka tentu ini bencana besar bagi bangsa Indonesia.

Kita diwajibkan melakukan amar ma’;ruf nahi munkar, mengkritik orang lain, tetapi yang lebih penting, adalah memperbaiki diri sendiri. Wallahu a’lam. (Catatan Akhir Pekan ke-23 Adian Husaini, MA tanggal 18 September 2003, dari Kuala Lumpur, Malaysia) [hidayatullah.com]