Ingar Bingar Tahun Politik

 gaulislam edisi 585/tahun ke-12 (1 Jumadil Awal 1440 H/ 7 Januari 2019)

Hmm… ngomongin politik ya? Remaja dipaksa ngoceh politik ya? Kok bahas politik, sih? Eh, ini kok di awal-awal tulisan udah berderet tiga biji kalimat tanya? (jadi empat dong dengan yang terakhir ini, ya).

Sobat gaulislam, nggak usah heran. Mau nggak mau, suka nggak suka, pada akhirnya kamu yang masih remaja juga kebawa-bawa or keseret-seret untuk ngomongin atau bahas politik. Apa pasalnya? Ya, karena di awal tahun 2019 ini, boleh dibilang kegaduhan makin berisik, hiruk pikuk, alias ingar bingar soal politik. Kamu tahu alasannya, kan? Ya, nanti 17 April 2019 adalah hari penentuan pilihan: pilpres dan pileg (dari tingkat kabupaten or kota, provinsi, hingga tingkat pusat). Waduh, hajatan besar dong, ya? Menang banyak nih yang bisnis sablon dan percetakan? Hehehe… bisa jadi bisa jadi.

Sebenarnya sejak tahun kemarin udah rame banget, Bro en Sis. Rame perang di media sosial maupun di media massa (cetak, elektronik, dan juga online). Belum lagi kampanye terbuka di berbagai daerah. Memang sih, yang kentara banget itu persaingan (mungkin tepatnya perseteruan) antara kedua pasang capres/cawapres. Nomor urut paslon udah ditetapkan. Jokowi-Maruf Amin di nomor urut 01. Prabowo-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.

Timses masing-masing juga sudah disusun dan sudah bekerja siang-malam mencari strategi pemenangan. Gerilya kedua paslon juga tak kalah meriah menyambangi massa masing-masing di berbagai daerah. Belum lagi alat peraga kampanye: baliho, spanduk, kaos, dan sejenisnya yang menyedot anggaran untuk menyemarakkan pesta tersebut. Tentu saja ongkos untuk perhelatan ini pastinya nggak sedikit. Bisa ratusan miliaran rupiah digelontorkan. Mungkin malah bisa mencapai triliunan rupiah. Ini memang konsekuensi biaya pemilu di negeri kita yang mengadopsi sistem demokrasi.

Selain masing-masing paslon dan timsesnya yang berjuang demi sebuah kemenangan di antara mereka, ternyata tahun politik juga terasa ingar bingarnya di kalangan para pendukung (yang kadang sotoy dan nyebelin). Mulai dari perang kata-kata di media sosial, adu kreatif dengan meme comic, sampai saling serang secara personal di antara pendukung kedua paslon. Caci maki dan celaan seringkali menghiasi media sosial. Lelah hayati kalo ngikutin kelakuan mereka.

Saya tuh masih heran sampai sekarang, ada juga orang yang seolah energi nggak ada habisnya dalam menyemburkan kata-kata kotor, sumpah serapah, menyebut-nyebut nama binatang ketika debat kusir dengan masing-masing pendukung paslon. Meski ditimpali dengan adu argumen, tapi tak sedikit yang saling menyebar berita bohong alias hoax. Lucunya, di antara para pendukung kedua kubu yang saling berseberangan itu seperti menemukan kepuasaan dalam menghina dan mencela lawanya masing-masing. Aneh, tapi nyata. Udah pada sakit, memang!

Dilema politik praktis

Bro en Sis rahimakumullah, pembaca setia gaulislam. Apa itu politik praktis? Sederhana gini ya, sesuai fakta yang bisa dilihat saat ini. Berarti ini lawan dari teoretis. Ya, ada teori ada praktek. Politik praktis itu ya terjun langsung. Nggak cuma ngomong berbusa-busa. Tapi memang mempraktekkan. Secara teori dikenal pemimpin negara, ada aturan mainnya, ada syarat-syaratnya. Dewan legislatif dalam sistem demokrasi juga dijelaskan secara teori hak dan kewenangan serta tugasnya.

Nah, ketika ada yang punya keinginan atau didorong oleh keinginan orang lain untuk maju jadi calon anggota dewan legislatif atau ingin jadi presiden (termasuk yang didorong oleh keinginan pihak lain agar seseorang jadi presiden), itu adalah bentuk politik praktis.

Bagaimana dengan pengamat politik? Ya, namanya juga pengamat, mestinya dia mengamati saja sambil menjelaskan teori atau mengomentari dan menilai praktek politik yang bisa diamati. Para pengamat ini, berada di wilayah politik teoretis.

Bagaimana dengan para pendukung paslon? Oh, penggembira ya? Betul, memang umumnya terkategori melakukan politik praktis. Kok bisa? Iya, karena mereka jelas menunjukkan keberpihakan dan dukungannya. Walau para penggembira tentu beda level dengan timses alias tim sukses masing-masing paslon. Namun, para pendukung yang disebut penggembira ini seringkali lebih militan. Ya, mirip-mirip pendukung klub sepakbola ,deh. Kadang, di antara pemain kubu masing-masing klub ketika bertanding menjaga sportifitas, tapi tidak dengan para pendukungnya masing-masing. Mereka lebih militan dengan menganggap hitam-putih di setiap urusan yang menyangkut klub idolanya.

Begitu pula dengan para penggembira paslon presiden di tahun politik saat ini. Salah-benar, pokoknya dibela. Jadi, intinya pada figuritas yang diidolakan, secara membabi-buta pula. Lha, iya. Gimana nggak membabi buta, salah atau benar yang dilakukan paslon yang sudah jadi pilihannya, mereka tetap akan dibela. Waduh. Kok bisa sih? Ya, itu faktanya yang ada. Walau saya sih yakin ada juga yang masih waras, cuma jumlahnya sedikit.

Lalu, apa yang menjadi dilema dalam politik praktis? Begini. Kamu milih paslon yang sudah direkomendasikan oleh kelompok tertentu. Kamu merasa yakin setelah mempertimbangkan segalanya. Tetapi ketika paslon pilihan kamu bermasalah di mata hukum atau kamu lihat sendiri dia melakukan kesalahan, di situlah kamu jadi merasakan dilema (kalo masih mikir, ya). Gimana nggak, sudah kamu pilih, sudah menunjukkan dukungan dan pembelaan, tetapi kok paslon kamu bermasalah. Normalnya tentu mencabut dukungan. Iya, kan? Bener nggak?

Tapi di sisi lain, paslon satu lagi lebih parah karena didukung pihak-pihak yang secara pemikiran dan perbuatan adalah penganut liberalisme dan mereka setuju dengan kemaksiatan. Nggak mungkin lah kalo dipilih. Tetapi galau juga harus memilih yang sudah direkomendasikan pihak tertentu namun sang paslon bermasalah secara pribadi. Nah, di situ dilemanya karena udah terlanjur terjun dalam politik praktis untuk mendukung salah satu paslon.

Namun berbeda cerita jika kamu hanya sekadar pengamat. Tidak memilih salah satu, dan setiap kali ditanya pendapatnya, jawaban yang diberikan adalah terkesan netral. Misalnya, pilih paslon yang benar-benar mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Atau misalnya, jangan pilih paslon yang bekerjasama dengan para pesaham politik dari kalangan negeri penjajah atau para penjahat ekonomi dan politik. Jawaban seperti ini terkategori politik teoretis, bukan politik praktis. Tentu saja, nggak akan jadi dilema. Udah paham kan ya maksudnya? Sip!

Islam politik

Sobat gaulislam, yang saya paparkan di atas adalah fakta saat ini, dimana kaum muslimin tidak menjadikan Islam sebagai tuntunan. Jika pun ada, hanya sebatas hal-hal tertentu saja. Negara juga tidak menerapkan Islam sebagai aturan. Tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Itu sebabnya, boleh dibilang bahwa politik Islam tidak dijalankan saat ini dengan sempurna. Jika pun ada “bau-baunya’, sebatas dalam upaya menjadikan sebagian syariat Islam bisa ditegakkan melalui jalur politik dalam sistem demokrasi. Minimal banget memang. Tapi, ya, lumayanlah daripada nggak ada sama sekali.

Namun demikian, sepertinya kita perlu hati-hati dan waspada. Waspada dalam hal apa? Ya, waspada dalam segala hal, pastinya. Namun, ada satu problem saat ini, yakni dampak. Ya, dampak dari perhelatan pemilu tahun ini di negeri kita adalah mau nggak mau umat Islam sebagai mayoritas akan kena dampaknya. Misalnya aja nih, kalo ternyata presiden yang terpilih itu bukan saja tidak menerapkan syariat Islam, tetapi zalim terhadap umat Islam. Apalagi di belakangnya didukung kekuatan yang sudah jelas membenci syariat Islam dan kaum muslimin. Itu artinya, kaum muslimin akan kena dampaknya. Khususnya kaum muslimin yang masih taat terhadap ajaran Islam.

Jadi harus bagaimana? Wah, kalo nanya saya, saya punya pilihan sendiri. Apalagi saya nggak terjun dalam politik praktis. Sebab, menurut saya, dalam sistem demokrasi, Islam tak akan mungkin diberikan peluang untuk memimpin, apalagi dijadikan sebagai ideologi negara. Berarti, siapapun presidennya, Islam tak mungkin ditegakkan secara sempurna, apalagi sistem Islam memang bertentangan dengan sistem demokrasi.

Namun demikian, bagi kawan-kawan yang memilih harus berjuang untuk memenangkan salah satu paslon, terutama yang sudah jelas didukung para ulama, monggo alias silakan. Bisa jadi itu lebih baik bagi kaum muslimin ke depannya. Saya menghargai pendapat yang menyatakan, mengambil satu dari dua keburukan yang paling sedikit mudharatnya. Silakan. Nggak apa-apa. Apalagi sudah jelas yang jadi paslon dari petahana alias inkumben sampai saat ini didukung oleh kalangan yang membenci Islam. Rakyat banyak juga udah tahu kalo prestasinya jeblok selama menjabat jadi presiden. Persekusi terhadap ulama juga dilakukan oleh rezim ini. Tumbuh subur juga beragam kemaksiatan. Silakan kalo pengen lengkap bisa disambangi di media sosial. Banyak kalangan sudah mengungkapkannya lengkap dengan data dan fakta. So, nggak mungkin dipilih kan? Muslim yang masih waras ogah milih dia.

Oya, sekadar menjelaskan sedikit istilah politik dalam Islam. Dalam kitab Mafahim Siyasiyah dijelaskan bahwa politik adalah ri’ayatusy syu’unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan bi hukmin mu’ayanin (pengaturan urusan ummat di dalam negeri dan luar negeri, dengan hukum tertentu). Kalo kita bicara Islam, maka pengaturan tersebut menggunakan aturan Islam. Kalo bicara kapitalisme, maka hukum yang digunakan adalah kapitalisme. Begitu pula dengan sosialisme dan komunisme.

Nah, adapun pengaturan urusan umat tidak melulu urusan pemerintahan seperti sangkaan banyak orang selama ini, melainkan termasuk di dalamnya aspek ekonomi (iqtishadi), pidana (uqubat), sosial (ijtima’i), pendidikan (tarbiyah) dan lain-lain.

Buktinya apa tuh? Islam, udah ngatur masalah ini sejak pertama kali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam mendirikan pemerintahan Islam di Madinah, lalu dilanjut generasi Khulafa ar-Rasyidin, Tabi’in, Tabiut Tabi’in, salafus shalih sampe terakhir di Turki. Sepanjang rentang waktu itu, masyarakat dan negara diatur oleh Islam. Sayangnya, sejak tanggal 3 Maret 1924, yakni saat Musthafa Kemal at-Taturk, pria jahat dan ambisius keturunan Yahudi menghancurkan pemerintahan Islam di Turki atas bantuan agen-agen Inggris, Islam nggak lagi diterapkan sebagai sebuah ideologi negara. Sampe sekarang, lho. Kamu perlu catat ini.

Akibatnya, pemuda dan pemudi Islam masa kini nggak nyetel dalam memahami Islam sebagai sebuah ideologi negara. Generasi Islam kontemporer cuma mengenal dan memahami Islam sebagai ibadah ritual belaka. Jadinya, nggak ngeh kalo Islam tuh sebuah ideologi. Dampak berikutnya, ketika memahami istilah politik dalam pandangan Islam aja suka kerepotan. Kalo udah gitu, pastinya juga nggak bakalan sadar politik. Beneran.

Bukti lainnya, ketika para ulama mencoba mengenalkan politik atau sebagian ada yang terjun dalam politik praktis (maksudnya jadi pengurus parpol atau dicalonkan jadi pejabat negara atau berkampanye melawan kezaliman penguasa), langsung dinyinyirin karena dianggap udah bermain politik. Menurut kalangan ini, ulama harusnya ngurus umat aja, ibadah, dan sejenisnya. Mungkin mereka khawatir ulama jadi ikut-ikutan rusak. Atau, bisa juga khawatir kalo ulama ikut terjun ke politik praktis bisa merusak rencana para politisi busuk. Wallahu a’lam.

Semoga ingar bingar di tahun politik ini segera kelar. Udah capek kayaknya membaca dan mendengar berbagai komentar yang saling caci dan saling mencela. Parahnya lagi, itu sesama muslim. Ini memang di zaman fitnah. Semoga pula para pejuang Islam, termasuk remaja muslim di dalamnya, mulai berani menyuarakan kebenaran Islam dan membenamkan sistem demokrasi. Berganti ‘ingar bingar’ dalam perjuangan menegakkan Islam sebagai ideologi negara. Bukan sekadar memenangkan seseorang yang didukung kekuatan Islam namun masih menjadikan demokrasi sebagai pedoman hidup seperti yang terjadi selama ini. [O. Solihin | IG @osolihin]

Leave a Reply

%d bloggers like this: